JAKARTA, KOMPAS.com - Pelibatan anak-anak pada kampanye, menjadi pelanggaran tindak pidana pemilu yang paling banyak dilakukan selama 10 hari berlangsungnya masa kampanye. Demikian rilis rekapitulasi sementara laporan pelanggaran dalam tahapan kampanye metode rapat umum, yang dikeluarkan Bawaslu, Kamis (26/3), di Gedung Bawaslu, Jakarta.
Wakil Koordinator Pokja Pengawasan Masa Kampanye dan Masa Tenang, Wirdyaningsih memaparkan, pelibatan anak-anak atau warga negara Indonesia (WNI) yang tidak mempunyai hak pilih terdapat 99 kasus.
"Untuk pelanggaran dalam tindak pidana pemilu, paling banyak pelibatan anak-anak pada kampanye yaitu 99 kasus," kata Wirdyaningsih.
Tindak pidana lain yang kerap dilakukan peserta pemilu adalah penggunaan fasilitas negara dan pemerintahan (23 kasus) dan kampanye diluar jadwal, dengan jumlah 13 kasus. Kampanye diluar jadwal, maksudnya, peserta pemilu melakukan kampanye terselubung diluar jadwal kampanyenya yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu.
Sementara, praktik politik uang, berdasarkan temuan pengawas, relatif kecil yaitu 10 kasus. Temuan lainnya, pengawas pemilu juga masih menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan pegawai negeri sipil (PNS), berupa penggunaan atribut PNS dalam kampanye dan PNS yang memobilisasi PNS di lingkungan kerjanya.
Untuk pelanggaran administrasi, yang sering dilakukan adalah kampanye lewat waktu (9 kasus). Seperti diketahui, peserta pemilu hanya boleh melakukan kampanye pukul 09.00-16.00 . Jenis pelanggaran administrasi lainnya, kampanye lintas daerah pemilihan (1 kasus), perubahan jenis kampanye (2 kasus) dan konvoi tanpa memberitahukan pada pihak kepolisian (4 kasus).
Rekapitulasi ini merupakan rekap sementara yang dikumpulkan Bawaslu dari pengawas pemilu di seluruh Indonesia, sejak 16 Maret hingga 25 maret. Secara total, terdapat 197 pelanggaran, baik adminstrasi (16), pelanggaran lain-lain seperti pelanggaran lalu lintas (22) dan pidana
No comments:
Post a Comment